LSM Bakornas ‘Tegaskan’ Pemerintah Daerah Harus Transparan Terkait Realisasi Penggunaan Anggaran Negara

0
404

Depok, ( Brigade News.iD ).Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM-BAKORNAS ) mengingatkan agar seluruh penanggung jawab, pengguna dan pengelola Anggaran yang berasal dari uang rakyat agar tidak bermain-main.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Bakornas Ponres Sitinjak, “Kami sebagai bagian dari masyarakat dan mitra pemerintah berharap agar seluruh penanggungjawab, pengelola dan pengguna anggaran yang berasal dari uang rakyat tidak bermain-main. Dalam arti harus sesuai juknis dan peruntukannya. Baik itu anggaran yang berasal dari APBN maupun dari APBD, “Papar Ponres. (Jumat, 18/06/21).

Ponres melanjutkan, kami juga berharap seluruh jajaran pemerintah daerah berani transparan bagi seluruh masyarakat dalam hal penggunaan dan realisasi anggaran yang dikelolanya. Mulai dari kepala desa, lurah, hingga Bupati dan walikota. Karena keterbukaan dan transparansi adalah hak masyarakat. Apabila berani transparan tentu masyarakat dan seluruh lapisan kontrol sosial tidak akan bertanya-tanya lagi. Baik itu besaran anggaran, sumber anggaran, dan realisasi anggaran, “Tutup Sekjen Bakornas tersebut.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Farel Simatupang, SH selalu advokasi Bakornas, ” Pejabat harus berani transparan dan mempublikasikan realisasi penggunaan anggaran. Terlebih anggaran yang langsung menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti anggaran sosial, pembangunan, bantuan untuk masyarakat, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, juga anggaran pengadaan, “Tutur Pengacara Muda tersebut.

Apabila anggaran yang direncanakan benar-benar digunakan dengan jujur dan bertanggungjawab tentu masyarakat akan merasakan kesejahteraan. Sebab anggaran yang ada dan direncanakan serta diadakan bukan main-main jumlah dan besarannya.
Masyarakat harus aktif dalam mengawal serta mengasihi seluruh penggunaan anggaran yang ada. Karena hal itu adalah hak masyarakat untuk tahu sedetail mungkin setransparan mungkin. Maka dari itu dibutuhkan keberanian transparansi dan keseriusan sosialisasi pemerintah daerah terkait realisasi penggunaan seluruh anggaran yang ada, Tegas Farel selalu Penasihat Hukum Bakornas. ( Red / Dha / Rls )