_*Press Publik Lembaga KAMPUD*_

0
42

BRIGADENEW.ID.BANDAR LAMPUNG –  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu implementasi semangat demokratisasi di Daerah yang harus terus diperbaiki tatakelolanya sehingga mampu menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif dan legitimate. Walaupun di setiap kontestasi Pilkada selama ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran pemilihan, diyakini bahwa suatu saat, tata kelola Pilkada di Indonesia akan menemukan model kemapanannya sendiri seiring dengan kemajuan pembangunan politik dan demokrasi di daerah.

Demikianlah kata pengantar dari penulis buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P, yang dituangkan dalam bukunya yang terdiri dari 236 halaman.

Diketahui, buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah, direncanakan akan dibedah dalam agenda open house training yang di gelar oleh Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk demokrasi (KAMPUD) pada hari Kamis, 23 Desember 2021 bertempat di pusat wisata Tabek Indah Rai Pinang, Meeting Room and Resto, Jalan Raya Natar, Desa Serbajadi-Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui keterangan persnya, Ketua umum KAMPUD, Seno Aji di Bandar Lampung pada Senin (13/12/2021) mengutarakan bahwa dirinya menyambut gembira dengan akan digelarnya sesi bedah buku dengan judul tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam agenda Open House Training KAMPUD.

“Open House Training (OHT) yang akan diselenggarakan oleh DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan dan sebagai pengarah DPW KAMPUD mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan sambutan pada sesi pembukaan acara, kemudian dilanjutkan sesi pemaparan materi-materi training oleh sejumlah narasumber diantaranya Bapak Alfian Suni, SH, MH yang merupakan advokat dan juga Sekretaris Komisi Pengawas (Komwas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bandar Lampung, menyampaikan materi Advokasi kebijakan publik dan pendampingan masyarakat, sementara Ibu Rosy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom yang merupakan akademisi jurusan ilmu komunikasi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), menyampaikan materi komunikasi dan hubungan masyarakat, kemudian, setelah materi-materi training dilanjutkan sesi bedah buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pilkada, yang akan langsung disajikan oleh penulis Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P, yang juga merupakan komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, sedangkan pembahas pertama oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Hendra Fauzi, S.Sos, dan pembahas 2 oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ansurasta Razak, S.E, buku tersebut akan dibedah dihadapan peserta open house training KAMPUD”, ungkap Seno Aji.

Sosok aktivis muda yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menerangkan bahwa acara OHT dan bedah buku dengan mengusung tema, “tingkatkan partisipasi masyarakat, wujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih dalam negara demokrasi”, diharapkan dapat menjadi sarana penyalur sumbangsih pemikiran untuk kehidupan Bangsa dan Negara.

“Buku yang diterbitkan oleh penerbit Deepublish dengan judul tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran Pilkada, terdiri dari 236 halaman tersebut akan dibedah dan diurai pada sesi diskusi agenda OHT, diharapkan berlangsungnya kegiatan OHT dan bedah buku nantinya dapat menjadi sarana menyalurkan pemikiran yang bermanfaat bagi kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga menjadi refleksi pada penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang”, papar Seno Aji.

Terakhir, Seno Aji mengutarakan tujuan digelarnya OHT dan bedah buku tersebut, selain sebagai sarana penyalur sumbangsih pemikiran, juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi yang bermanfaat.

“Kita rajut kebersamaan dalam bingkai silaturahmi dan konsolidasi organisasi untuk mengawal tegaknya pilar-pilar demokrasi Bangsa dan Negara, sehingga membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih dalam Negara Demokrasi”, pungkas Seno Aji. (*)